Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah (KSPPS)

Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi da1n berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang Undang Nomor 25 tahun 1992.
Koperasi memiliki tujuan dimana yang dititikberatkan pada kepentingan para anggota dan bukan menimbun kekayaan sendiri.

Prinsip, Tujuan dan Fungsi Koperasi

Adapun pinsip yang digunakan oleh semua koperasi yang ada di
Indonesia antara lain:
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
d. Pemberian balas jasa terbatas pada modal.
e. Kemandirian.

Baca Juga : Pinjaman Online Langsung Cair KTP

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya serta turut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Tujuan koperasi bukan hanya untuk anggota melainkan juga untuk para konsumennya atau pelanggan.
a. Bagi produsen, ada keinginan untuk menawarkan barang dengan harga yang cukup tinggi.

b. Bagi konsumen, ada keinginan untuk memperoleh barang baik dengan harga yang lebih rendah

c. Sedangkan bagi usaha kecil, ada keinginan untuk mendapatkan modal usaha yang ringan dan mengadakan usaha bersama.

Setiap koperasi mempunyai fungsi dalam sistem ekonomi Indonesia, yaitu sebagai

a. Alat yang berguna untuk mensejahterakan rakyat
b. Alat demokrasi nasional
c. Sebagai landasan dasar perkonomian bangsa
d. Memperkokoh perekonomian bangsa

Jenis Koperasi

Di Indonesia terdapat berbagai jenis koperasi berdasarkan jenis usaha, tingkat dan luas daerah kerja, kondisi dan kepentingan, serta keanggotaan. Untuk koperasi berdasarkan jenis usahanya, terdiri dari :

a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi simpan pinjam (KSP) biasanya juga dikenal sebagai koperasi kredit. Sesuai dengan namanya koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya. Jika dilihat secara sekilas tampak bahwa cara kerja koperasi
simpan pinjam sama seperti bank pada umumnya. Namun sebenarnya terdapat beberapa perbedaan antara KSP dengan bank konvensional.

Berikut beberapa poin yang membedakan koperasi simpan pinjam dengan bank:

1) Bunga pinjaman yang ditawarkan lebih ringan dibanding dengan bank.
2) Pembayaran pinjaman dapat dilakukan secara mengangsur.
3) Bunga yang didapatkan dari hasil pinjaman dinikmati secara bersama dengan cara bagi hasil.
4) Besarnya bagi hasil setiap penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota Sebagai contoh KSP ini antara lain koperasi karyawan, koperasi simpan pinjam.

b. Koperasi Serba Usaha

Koperasi ini mempunyai bidang usaha yang bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk
melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel. Contoh koperasi ini adalah KUD.
c. Koperasi Konsumsi
Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang menjual berbagai
barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya. Harga barangbarang dari koperasi umumnya lebih murah dari harga di pasaran. Sebagai contoh koperasi menjual beras, telur, gula, tepung, kopi,
dan lain sebagainya, salah satunya adalah Koperasi ibu-ibu PKK.

d. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah sebuah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan
usaha secara bersama-sama. Ada berbagai macam bentuk koperasi produksi seperti koperasi produksi untuk para petani, peternak sapi, pengrajin, dan sejenisnya. Pada koperasi produksi yang membantu usaha para anggotanya biasanya memiliki tujuan untuk membantu kesulitan-kesulitan anggotanya dalam menjalani usaha. Sebagai contoh koperasi membantu menyiapkan bahan baku untuk dibuat kerajinan. Contoh lainnya koperasi juga bisa membantu para petani
dalam mempersiapkan bibit dan pupuk untuk menanam padi.

Para pelaku usaha yang bergabung didalamnya juga bisa berdiskusi dengan koperasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan secara bersama-sama. Bentuk bantuan yang diberikan juga dapat berupa bantua untuk menjual barang hasil produksi para anggotanya. Koperasi akan menampung seluruh hasil produksi agar para anggotanya bisa dengan mudah menjual barang hasil usahanya. Sebagai contoh koperasi produksi membantu menampung hasil pertanian dari para anggotanya. Hasil pertanian tersebut dapat berupa jagung, padi, kacang, kedelai, dan lain-lain. Selain itu juga dapat menampung hasil dari para pengrajin dan peternak yang
menjadi anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF.

Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan charity, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan
pengembangannya harus dalam bentuk ―komersial‖ karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat). Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dijalankan dengan dua lembaga sebagaimana dijelaskan di atas disebut dengan KSPPS BMT.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah.

Implikas ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjad KSPPS/USPPS Koperasi.

About the Author: liashi

You might like

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.