Istilah Koperasi syariah

Koperasi syariah memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah, melihat dari prinsip-prinsip yang ada dalam koperasi, maka tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Lembaga ini telah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akan tetapi perlu adanya penyempurnaan dan pemantauan dalam sistem koperasi yaitu harus terhindarnya dari Riba, Maysir, Ghoror, ataupun Batil. Koperasi syariah tidak memiliki perbedaan sistem yang mencolok dengan koperasi konvensional. Oleh karena itu payung hukum yang digunakan oleh koperasi syariah secara umum menggunakan payung hukum koperasi konvensional yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Belum adanya aturan hukum dibidang koperasi syariah yang mengikat dan melindungi ketentuan yang berhubungan dengan usaha lembaga mikro keuangan syariah, seperti halnya aturan hukum yang berlaku pada koperasi-koperasi konvensional adalah salah satu faktor dominan penyebab timbulnya banyak penyimpangan akad dalam koperasi syariah, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip syariah.

Hal ini yang dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan. Padahal lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil sesuai dengan syariat Islam, umat islam hendaknya menyadari bahwa islam memiliki khasanah figh mu’amalah yang sangat kaya dan luas, di antaranya adalah prinsip akad murabahah, prinsip tersebut dapat di aplikasikan dalam suatu bentuk lembaga keuangan islam seperti koperasi syariah.1 Berdasarkan (Pasal 44 UU No. 25 Th.1992).

Koperasi sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usaha atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi secara umum. Salah satu akad yang digunakan dalam koperasi UBM syariah yaitu akad murabahah. Akad merupakan salah satu sumber yang terpenting karena adanya suatu akad maka ada kesepakatan hukum yang telah mengikat para pihak yang saling mengadakan akad, sehingga mempunyai kepastian hukum yang mengikat

Seperti yang diungkapkan oleh Syamsul Anwar memberikan pengertian tentang akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Dari pengertian tersebut bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad.

Sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Murabahah berasal dari bahasa arab dengan akar kata ribh yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui
pembeli. Tetapi dalam koperasi syariah yang saya teliti terdapat penambahan akad yaitu akad uang terima kasih atau di sebut Tabadul Almal yaitu semacam uang terima kasih dalam akad murabahah, padahal pelaksanaan sistem koperasi syariah harus sesuai dengan syariat islam, begitupun juga dengan akad yang diterapkan di koperasi UBM syariah tidak boleh ada tambahan ataupun pengurangan akad yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI ataupun dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Menurut Muhammad Syafi‟I Antonio akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Dalam akad tersebut terjadi persetujuan oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak koperasi dengan pihak pembeli barang tersebut, karena menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.

Akan tetapi dalam prakteknya terjadi penambahan akad dalam murabahah yaitu uang terima kasih atau Tabadul Almal penambahan tersebut terjadi karena kemungkinan untuk penambahan laba atau penghasilan koperasi syariah
tersebut, padahal dalam akad murabahah tidak boleh adanya tambahan akad dalam bentuk apapun seperti yang di jelaskan di DSN MUI tentang murabahah.

About the Author: liashi

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published.